Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat istiadat, agama, bahasa, namun penggunaan istilah yang berasal dari Budha dan Hindu, mendapat kesepakatan untuk digunakan tanpa menimbulkan pergolakan konflik antar pemeluk agama.
Kebudayaan Indonesia yang menganggap bahwa negara sebagai keluarga besar, telah mampu menguatkan validitas slogan Persatuan hingga saat ini.
Tidak mudah untuk mendirikan dan menata negara dengan wilayah yang luas, jumlah penduduk yang sangat banyak dengan adat istiadat yang beragam, bahasa daerah, budaya, agama dan karakter yang beragam. Keragaman sangat mungkin menjadi pendahulu perpecahan.
Untuk itu, sangat luar biasa dan kami mengapresiasi ide para founding fathers yang menyebut 'Bhinneka Tunggal Ika' sebagai semboyan dasar bangsa Indonesia.
Negara, merupakan rumah yang terdiri dari 17.504 pulau, 1.360 suku bangsa, 726 bahasa daerah, disamping keanekaragaman agama dan kepercayaan yang diakui oleh negara.
Konsep Negara Hukum Pancasila
Konsep negara hukum berkembang sesuai dengan karakter suatu bangsa. Lahirnya konsep rechtstaat di Eropa berasal dari perjuangan melawan absolutisme yang bersifat revolusioner, sedangkan konsep Rule of Law berkembang secara evolusioner.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat tepat digunakan sebagai dasar konsep negara hukum bagi Indonesia, mengingat nilai-nilai Pancasila diekstraksi dari bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Hal itulah yang membedakan jati diri bangsa Indonesia dengan bangsa lain.
Bhinneka Tunggal Ika sebagai paradigma dalam penegakan konsep negara hukum Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hukum Indonesia yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”.
Secara umum bahwa konsep hukum negara mengatur tentang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang berpijak pada hukum. Dalam menjalankan konsep hukum negara Pancasila yang bertolak dari sikap asli bangsa Indonesia, perlu adanya paradigma yang tepat sebagai pedoman.
Dalam rangka menegakkan konsep negara yang beriman kepada Tuhan sebagai perwujudan kebhinekaan yang dilandasi toleransi, keramahtamahan, dan gotong royong sebagai cerminan nilai-nilai Pancasila, maka kegiatan ketatanegaraan di Indonesia perlu diperkuat.
Sistem hukum dalam penyelenggaraan negara di Indonesia yang meliputi tiga unsur; substansi, struktur dan budaya hukum.
Terkait substansinya, bahwa ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dipahami dan diinternalisasikan secara menyeluruh oleh seluruh bangsa Indonesia.
Sedangkan terkait dengan struktur, bahwa penyelenggara negara mempunyai tugas untuk menjaga dan mengawasi pelaksanaannya guna membangkitkan toleransi dan kerukunan umat beragama dalam melaksanakan ketentuan pemeluknya masing-masing.
Unsur tersebut menjadi budaya hukum yang dominan, mengingat kuncinya ada pada sikap dan perilaku masyarakat.
Bahwa Indonesia terbentuk berawal dari keberagaman merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri, sehingga budaya hukum masyarakat untuk menghargai perbedaan yang ada menjadi tuntutan dalam menegakkan konsep negara hukum Pancasila.
Belajar dan dengarkan fakta-fakta akhir-akhir ini, termasuk perkembangan kefanatikan yang semakin akut yang terjadi akhir-akhir ini, tidak salah jika masyarakat menuntut pemerintah tegas terhadap organisasi radikal, tidak hanya dengan nuansa Islam tetapi juga nuansa agama lain.
Karena organisasi radikal dan intoleran terhadap agama apapun merusak ajaran sakral alam serta nilai 'Bhinneka Tunggal Ika' sebagai tulang punggung nusantara.
Baca juga : apakah sikap yang harus dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman
Sumber : https://www.republika.co.id/berita/oom3kl413/diversity-and-religious-tolerance

0 Komentar untuk "Keragaman dan Toleransi Beragama"