Kesenjangan antara gagasan perdamaian dan realitas ketegangan dan konflik, bagaimanapun, telah terbukti menjadi tantangan besar bagi organisasi dunia sejak didirikan setelah Perang Dunia II — dan tantangan itu bukan hanya karena konflik kepentingan politik dan ekonomi.
Situasi konflik sering muncul dalam lingkungan interaksi sejarah, sosial, budaya dan politik yang kompleks antara masyarakat; karenanya, mereka harus ditangani dengan cara yang beraneka segi dan integratif.
Untuk "mempraktikkan toleransi dan hidup bersama dalam damai satu sama lain sebagai tetangga yang baik", seperti yang dinyatakan oleh orang-orang Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Pembukaan Piagam, pertama-tama kita harus memahami satu sama lain, atau menghargai cara hidup satu sama lain dan identitas sosial budaya.
Ini hanya mungkin jika kita memiliki pengetahuan tentang budaya, tradisi, dan sistem nilai kita yang berbeda. Kebenaran ini juga tercermin dalam Konstitusi Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) yang menyatakan bahwa "ketidaktahuan terhadap cara dan kehidupan satu sama lain telah menjadi penyebab umum, sepanjang sejarah umat manusia", kecurigaan dan ketidakpercayaan melalui yang perbedaan mereka "terlalu sering pecah menjadi perang".
Sebagai elemen penting dari tatanan perdamaian yang tahan lama di antara bangsa dan bangsa, hubungan budaya telah menjadi perhatian utama dalam kebijakan luar negeri modern.
Namun, dalam kondisi global village saat ini, dengan keserentakan dan interaksi yang terus menerus antara tradisi yang jauh dan berbeda, identitas sosial dan sistem nilai, politik luar negeri budaya dalam pengertian diplomatik konvensional tidak cukup lagi.
Dengan perubahan geopolitik yang terjadi setelah berakhirnya Perang Dingin, dan khususnya sejak peristiwa-peristiwa penting di awal milenium baru, promosi pemahaman antarbudaya telah menjadi lebih dari sekadar bahan, sepenting mungkin, dari "hidup berdampingan secara damai" di antara bangsa-bangsa.
Setelah berakhirnya tatanan dunia bipolar, yang telah membagi dunia menurut garis ideologis, dialog antar budaya dan peradaban memang menjadi isu eksistensial bagi komunitas internasional, sebuah tujuan yang telah diidentifikasi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam resolusinya di 2001 sebagai "Tahun Dialog Persatuan Bangsa-Bangsa di Antara Peradaban" —keputusan yang secara khusus diadopsi sebelum peristiwa 11 September tahun itu.
Orientasi baru yang disarankan di sini memerlukan pendekatan sistemik yang memperhitungkan saling ketergantungan antara bidang budaya, politik, dan ekonomi, dan menjadikan hubungan antar budaya sebagai elemen penentu kebijakan luar negeri, sesuatu yang telah diadvokasi oleh Organisasi Kemajuan Internasional sejak tahun 1974.
Konferensi internasional pertama tentang "Pemahaman Budaya Bangsa-Bangsa". Keprihatinan kami digemakan, pada saat itu, dalam kata-kata Sekretaris Jenderal PBB Kurt Waldheim, yang, dalam pesan khusus di konferensi tersebut, menekankan bahwa "tidak ada masa depan bagi umat manusia kecuali toleransi dan pemahaman antara budaya dan bangsa. aturan daripada pengecualian ".
Di era keterhubungan global kita, penegasan identitas budaya hanya dapat dibayangkan atas dasar saling menghormati dan menerima keberagaman.
Pendekatan konvensional, seringkali menggurui dan mirip propaganda dalam domain kerja sama budaya, warisan era kolonial dengan pola pikir sepihak, pada dasarnya telah gagal dalam kerangka globalisasi yang semakin multi-kutub.
Suatu budaya hanya dapat menyadari dirinya sendiri dan mencapai keadaan kedewasaan jika ia dapat berhubungan dengan budaya dan dunia kehidupan lain dalam arti yang komprehensif dan interaktif, suatu proses yang mungkin juga dicirikan dengan mengacu pada apa yang kita sebut sebagai "dialektika budaya pemahaman diri ".
Kekuatan suatu bangsa atau bangsa memang bergantung pada kemampuan berinteraksi dengan komunitas lain secara kompleks dan multidimensi, termasuk juga kemampuan melihat diri sendiri melalui kacamata orang lain.
Tanpa interaksi seperti itu, komunitas akan kekurangan keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing dan berhasil dalam lingkungan global yang berubah cepat saat ini.
Berurusan dengan perbedaan dalam cara yang realistis - tidak menolak "yang lain" atau menyangkal dirinya yang berbeda - adalah untuk kepentingan pribadi suatu bangsa yang dipahami dengan baik.
Dalam hal itu, para pemimpin politik dapat mengambil nasihat dari analisis ahli sejarah kerajaan Yale Law School Profesor Amy Chua dan bagaimana keberhasilan mereka bergantung pada pendekatan inklusif dan toleransi terhadap perbedaan etnis, budaya dan agama.
Sejalan dengan itu, dialog antarbudaya harus lebih dari sekadar akibat wajar dari kebijakan budaya negara yang terkotak-kotak. Agar kredibel dan berkelanjutan, dialog harus didefinisikan ulang dalam arti yang komprehensif dan integratif.
Ini harus mencakup seluruh spektrum kehidupan komunitas, dan tidak hanya aspek budaya tinggi. Jika ingin menjadi relevan, dialog tidak dapat dilakukan secara abstrak — dalam semacam sikap l'art pour l'art yang mengisolasi isu-isu identitas budaya dan peradaban dari ranah politik dan ekonomi.
Ada tiga prinsip dasar yang menyoroti pendekatan integratif; dua yang pertama juga tersirat dalam Deklarasi Milenium yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada 8 September 2000:
Dialog tanpa membahas masalah keadilan sosial adalah artifisial dan pada akhirnya tidak berarti.
Dialog tanpa komitmen untuk perdamaian adalah kontradiksi itu sendiri. Secara khusus, peradaban tidak dapat bersekutu jika eksponen satu peradaban berperang melawan eksponen peradaban lain. Selain itu, di abad kedua puluh satu, tidak boleh ada perang dengan nada peradaban. Konflik semacam itu meracuni iklim antarbudaya tidak hanya secara global tetapi juga di tingkat regional dan domestik, dengan demikian mengikis fondasi masyarakat multikultural dan mengancam stabilitas jangka panjang negara.
Seseorang tidak dapat mengkhotbahkan dialog budaya secara internasional dan menolak gagasan multikulturalisme di dalam negeri. Konsistensi dalam implementasi kebijakan dialog mutlak diperlukan untuk pendekatan integratif.
Mengingat pengalaman dalam 10 tahun sejak PBB pada awalnya menyoroti tujuan dialog antar peradaban, sejumlah langkah praktis dapat dipertimbangkan di bidang pendidikan, politik, diplomasi, olah raga dan pariwisata yang mengikuti dari komprehensif dan integratif pendekatan, dan itu akan diperlukan untuk membuat dialog menjadi faktor hubungan internasional yang bermakna dan relevan.
Di sini kami hanya dapat menyebutkan beberapa ukuran seperti itu:
Di bidang pendidikan: di bawah naungan UNESCO, adaptasi kurikulum domestik dan buku teks sekolah dengan realitas multikultural saat ini harus dilanjutkan secara terkoordinasi, dan stereotip budaya harus sepenuhnya dihilangkan dari kurikulum nasional.
Sistem pendidikan harus, sejauh mungkin, mencerminkan keanekaragaman budaya dan agama yang sebenarnya. Jika memungkinkan, studi di luar negeri harus difasilitasi dan diintegrasikan ke dalam kurikulum standar melalui program pertukaran akademik.
Dalam bidang olah raga: dimensi transnasional dari olah raga penonton massa modern seperti sepak bola harus direfleksikan dengan baik dan dimanfaatkan dalam hal potensi untuk mengatasi persepsi picik tentang "orang lain" sebagai musuh.
Anehnya, tidak konsisten dan sama sekali tidak dapat diterima bahwa, sementara tim nasional terdiri dari pemain dari budaya, etnis atau ras yang berbeda, para penggemar tim nasional memanjakan stereotip dan perbedaan musuh nasionalis. Seseorang tidak bisa menjadi kosmopolitan di seluruh dunia yang terlibat dalam tindakan chauvinistik.
Dalam pariwisata internasional: potensi industri perjalanan global saat ini, faktor penting pendapatan bagi banyak negara terutama di negara berkembang, harus digunakan sepenuhnya dalam kaitannya dengan peluang yang disediakan untuk pertemuan dan pengetahuan antar budaya.
Sehubungan dengan itu, dampak dari praktik-praktik tertentu dari pariwisata massal harus dinilai dengan hati-hati — seperti mengekspor kondisi lokal seseorang ke tempat yang jauh tanpa mempertimbangkan kesesuaian gaya hidup.
Pariwisata hendaknya tidak menciptakan permusuhan dan memupuk prasangka timbal balik, tetapi harus membantu mengatasinya.
Dalam politik domestik: negara-negara yang para pemimpinnya mulai mempertanyakan, atau bahkan menolak mentah-mentah, alasan multikulturalisme mungkin akan berguna untuk mempelajari pengalaman aktual dengan masyarakat multikultural di belahan dunia lain, terutama di negara-negara pasca-kolonial.
Masyarakat monokultural tradisional di dunia industri yang telah menjadi multikultural akibat migrasi dan globalisasi ekonomi dapat belajar dari masyarakat di negara bagian yang pada awalnya didirikan atas dasar multikultural.
Pertukaran pengalaman antar budaya seperti itu dapat memainkan peran konstruktif dalam dunia yang semakin terhubung saat ini, terutama dalam hal pengurangan ketegangan di dalam negara. Penghapusan profil ras, agama atau etnis oleh otoritas imigrasi akan menjadi kontribusi penting lainnya dari sisi domestik ke pendekatan integratif untuk dialog antar budaya.
Di bidang hukum internasional: Konvensi 2005 tentang Perlindungan dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya harus dilaksanakan secara sistematis dan dalam semua aspeknya.
Diharapkan negara-negara industri besar yang belum menyetujui atau meratifikasi konvensi tersebut akan melakukannya dalam waktu dekat.
Menurut pendekatan integratif yang kami anjurkan di sini, dukungan untuk dialog global antar peradaban tidak dapat dipisahkan dari komitmen terhadap antar budaya sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4 (8) Konvensi — dalam arti "keberadaan dan interaksi yang adil dari beragam budaya dan kemungkinan menghasilkan ekspresi budaya bersama melalui dialog dan saling menghormati ".
Dalam domain internet dan media sosial baru: perkembangan pesat teknologi informasi dalam beberapa dekade terakhir yang memungkinkan bentuk-bentuk komunikasi interaktif yang sama sekali baru juga telah mengubah, atau akan mengubah, masyarakat dan sistem negara.
Seseorang mungkin berasumsi bahwa interkonektivitas dan interaktivitas dalam desa informasi global saat ini — belum lagi kekayaan informasi dan materi pendidikan yang telah tersedia bagi pengguna hampir secara instan — secara bertahap akan berkontribusi pada normalisasi keragaman budaya di mata dunia global. publik, dan mendorong penerimaan perbedaan yang lebih dewasa dan langgeng. Seseorang tidak bisa menjadi seorang kosmopolitan dalam web sedunia dan menjadi seorang sovinis di rumah.
Alasan di balik langkah-langkah untuk mempromosikan dialog antarbudaya adalah bahwa tatanan perdamaian yang berkelanjutan membutuhkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan semua bidang interaksi global, tujuan yang ideal untuk PBB, karena karakternya yang universal dan inklusif.
Di era saling ketergantungan yang semakin meningkat di antara orang-orang, dan orang-orang dengan identitas budaya dan agama yang berbeda, menangani perbedaan itu sendiri telah menjadi teknik budaya dan, lebih dari itu, keterampilan yang sangat diperlukan untuk kemakmuran dan keberhasilan setiap komunitas.
Negara-negara yang secara publik berkomitmen untuk kemitraan dan dialog antar peradaban harus memenuhi tantangan ini.
Mereka harus menjelaskan bahwa tidak ada negara atau orang, yang berpengaruh atau sekuat mereka, dapat menggunakan paradigma dialog untuk membenarkan strategi atau kebijakan keunggulan budaya. Ancaman perang budaya dan konflik karena pengecualian peradaban harus diakhiri untuk selamanya.
Persatuan umat manusia hanya dapat dilestarikan, dan perdamaian hanya dapat dipertahankan melalui pengakuan atas keragaman umat manusia dengan segala hal yang ditimbulkannya dalam kerangka kebijakan kerja sama ekonomi, sosial dan budaya yang terintegrasi.
Baca juga : apakah sikap yang harus dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman
0 Komentar untuk "Bhinneka Tunggal Ika: Pendekatan Integratif untuk Hubungan Antar Budaya"